calon presiden dalam kompetisi kemenangan

“ANALISIS ARAH PERILAKU PEMILIH (MASYARAKAT)INDONESIA DALAM KOMPETISI PEMENANGAN CALON PRESIDEN PADA PEMILU PRESIDEN 2014.”

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarkan secara langsung,bebas,rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Pemilu sangat menentukan nasib bangsa untuk masa selanjutnya, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu tersebut dan dikelola orang-orang yang bertanggung jawab serta memilki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang tinggi serta ajang unjuk kebolehan dalam berpolitik di dalam negeri. Pemilu juga harus disiplin,cerdas dan cermat dalam menjalankanya, Jika dalam pelaksanaan pemilu ada penyimpangan-penyimpangan dan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak maka Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dibelahan dunia dengan biaya yang tak sedikit ini tidak akan mencapai hasil optimal yang sesuai harapan rakyat Indonesia secara seksama. Akibatnya, pemerintahan demokratis hanya sebagai angan-angan yang tak terwujud bahkan kekacauan terjadi dimana-mana dan bibit-bibit korupsi akan semakin bertambah.

Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas sampai ketingkat paling bawah (pemilhan kepala desa) adalah tujuannya sama yaitu untuk menciptakan terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak begitu sadar akan tanggung jawab yang mengakibatkan ketidak percayaan rakyat dan antusias masyarakat terhadap Pemilu menjadi berkurang. Pesta Demokrasi dimana semua warga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berperan serta dalam Pemilu menjadikan antusias masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi dari mencalonkan diri sebagai Presiden sampai Kepala Desa. Penyebab terjadinya terlalu banyaknya calon yang ikut serta dalam Pemilu menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat “pemilih”. Masyarakat sangat sulit menentukan pilihan yang terbaik akan tetapi juga diimbangi dengan kemampuan seorang calon yang mempunyai trik, visi dan misi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya serta kecerdasan dan kejelihan kita yang akan turut ikut memilih (hati nurani).

Pemilihan umum Presiden Indonesia selanjutnya akan digelar pada tanggal 9 Juli 2014 Pemilihan ini akan menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan akan memilih seorang presiden untuk masa jabatan lima tahun. Pemerintahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

B. Perumusan Masalah

Di zaman yang semakin maju ini setiap orang berhak menentukan sikap dan tujuan, salah satunya adalah kebebasan dalam berpolitik dan menetukan tujuan politiknya. Dalam pesta demokrasi (pemilihan presiden 2014) sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemerintahan.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka masalah yang penulis rumuskan dalam penulisan karya ini adalah sebagai berikut : ‘’Arah Perilaku Pemilih (Masyarakat) Indonesia dalam Kompetisi Pemenangan Calon Presiden pada Pemilu Presiden 2014’’ di indonesia.

BAB II

Kerangka Teori

Secara umum pendekatan perilaku pemilih dalam ilmu politik terbagi ke dalam tiga garis besar pendekatan atau model yang di kemukakan oleh:Martin Harrop dan William Miller. Pertama yaitu: Pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi partai. Kedua: pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya. Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil adalah instrumen penting bagi artikulasi kepentingan politiknya. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu: pendekatan secara sosiologis. Pendekatan ini melihat pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial, dan suku bangsa menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai atau seorang kandidat. Sekarang mari kita bahas secara singkat pendekatan-pendekatan ini, dan memutuskan mana yang paling mungkin untuk menjelaskan fenomena mudik untuk nyoblos ini.

Pendekatan party identification menekankan pentingnya keluarga dalam sosialisasi politik terhadap anak, hingga mentransmisikan apa yang disebut dengan kedekatan psikologis antar generasi. Nilai-nilai kesetiaan terhadap partai atau figur tertentu ditransmisikan kepada anak pada saat usianya masih sangat belia (antara 10-11 tahun). Pengaruh keluarga ini terus berlangsung hingga anak dewasa meskipun berjalan sangat cair dengan lingkungannya sepanjang masa. Hingga akhirnya, sang anak memahami politik sebagaimana orang tua mereka. Masa anak-anak hingga remaja dan dewasa inilah yang diklaim pendekatan ini menentukan perilaku memilih dan pilihan politik seseorang.Sementara itu pendekatan rational choices menganggap pemilih merupakan individu bebas. Individu memilih bukan karena adanya kedekatan psikologis dengan calon atau partai tertentu. Seseorang menentukan pilihan politiknya tidak berdasarkan latar belakang keluarga, budaya maupun kelas sosial di mana dia berada. Pilihan-pilihan politik tersebut murni sebagai pencerminan kepentingan pribadinya. Seluruh pemilih dalam pendekatan ini dianggap memahami benar makna pilihannya dan dampaknya bagi dirinya. Masalahnya, pendekatan ini hanya mampu memahami individu dengan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya, si pemilih harus berpendidikan tinggi, tingat ekonomi yang mumpuni dan sebagainya. Pra-syarat ini sepertinya yang harus dipenuhi terlebih dulu, jika ingin menganggap individu menjadi rasional dalam memilih.

Pendekatan sosiologis melihat pentingnya basis sosial seseorang di masyarakat. Basis sosial diartikan beragam, misalnya mulai dari agama, suku, dan kelas sosial yang dimiliki seseorang. Kalau saya sebagai pemilih, maka pendekatan ini akan memulai analisanya dari faktor-faktor tersebut. Sebagai contohnya, kalau saya beragama Islam, maka ada kemungkinan besar saya akan memilih partai Islam. Kajian Clifford Geertz, Javanese Voter, sepertinya menjadi rujukan klasik yang paling banya dikenal.

Kesimpulannya dengan membagi karakter pemilih di Jawa menjadi tiga, antara lain santri,abangan dan priyayi menjadi rujukan tidak hanya dalam literatur ilmu antropologi yang digelutinya. Namun, kategorisasi yang agak ‘aneh’ tersebut memang banyak dikritik, khususnya kategori priyayi yang merupakan kelas sosial. Berbeda dengansantri dan abangan yang menjelaskan kategori tingkat ketaatan religi dalam Islam. Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya, Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia, mencatat ada perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural (memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota, dll) dan faktor ekologi (memilih berdasar pada kedekatan karakterisik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan, dll.).

Jadi, dalam perspektif yang lebih kompleks setidaknya ada lima faktor memengaruhi perilaku pemilih, yakni faktor sosiologi (etnis, aliran), psikologi, rasional-pragmatis, struktural, dan ekologi. Faktor-faktor ini bersifat komplementatif, relatif, dan tentu saja tidak absolut.

BAB III

PEMBAHASAN

1.Hasil Pembahasan

Perilaku pemilih dalam pemilihan presiden dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam konteks Indonesia, sistem kepartaian yang masih lemah dan identifikasi pemilih terhadap partai yang rendah (party ID), membuat pilihan massa lebih dipengaruhi oleh karakteristik personal calon presiden. Rendahnya party ID mendorong gejala deparpolisasi atau party dealignment. Deparpolisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Deparpolisasi juga mendorong maraknya split-ticket voting, yakni dukungan konstituen yang tidak linear antara keputusan elit partai dengan basis pemilihnya. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah, banyak konstituen partai yang memilih calon yang tidak didukung elit partainya sendiri. Apakah pemilihan presiden 2014 nanti akan ditandai oleh gejala split-ticket voting. Lantas, di tengah fenomena deparpolisasi, sejauhmana pengaruh karakteristik personal bakal calon presiden dalam mempengaruhi pilihan pemilih?

Untuk itu dilakukan survei nasional untuk melihat hubungan antara persepsi pemilih terhadap karakteristik personal calon presiden dengan pilihan terhadap calon presiden. Survei post-election ini dilakukan Indikator Politik Indonesia berkat kerjasama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU). PEMILU 2014 sudah di depan mata. Berbagai pesimisme tentang pelaksanaan Pemilu 2014 berkembang di masyarakat. Tidak sedikit yang menduga angka golput akan lebih tinggi daripada Pemilu 2009 mengingat apatisme masyarakat yang meningkat plus berbagai kendala yang ada di tubuh KPU. Bahkan ada yang mewacanakan sebaiknya pelaksanaan Pemilu 2014 diundur hingga tuntasnya masalah DPT.

Kategori pemilih

Kita harus memahami dulu tipologi pemilih. Berdasarkan pendekatan tipologi ini, pemilih (voters) dapat dikelompokkan ke empat golongan, yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Pemilih rasional adalah pemilih yang punya perhatian tinggi terhadap program kerja partai politik (parpol) atau kontestan pemilu. Ia melihat kinerja di masa lalu dan tawaran program untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi parpol/kontestan. Faktor seperti asas, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signiﬁ kan buat mereka. Pemilih jenis itu sangat mudah berganti-ganti pilihan.

Pemilih kritis adalah yang concern pada program kerja parpol/kontestan. Namun, dalam melihat program kerja itu mereka menggunakan paradigma sistem nilai yang mereka yakini. Program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, tetapi juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suara mereka kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan dan kedekatan dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.

Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis itu sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul , agama, dan paham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mayoritas konstituen PKB dan PDIP dapat dikategorikan ke tipologi pemilih tradisional. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan. Mereka ialah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pe milu. Di mata mereka, parpol atau capres yang menang pemilu tidak akan mengubah keadaan.Newcomb mengintroduksi sebuah model psikologis untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurutnya, ada tiga variabel yang berhubungan dengan perilaku memilih, yaitu ketertarikan seseorang terhadap partai dipengaruhi faktor kedekatan dan kesamaan. Kedekatan mengacu kepada faktor-faktor ideologis, sedangkan similarity berori entasi pada program.

Secara umum, studi mengenai perilaku pemilih di negaranegara demokratis, dapat dibagi ke dua kelompok, yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Model psikologis menya takan perilaku politik para pemilih merupakan cerminan dari tanggapan mereka terhadap berbagai rangsangan ataupun tekanan psikologis pada saat tertentu dalam jang ka dekat. Dengan demikian, pendekatan psikologis ini melihat bahwa pada dasarnya pilihan politik seseorang bisa mengalami pergeseran yang mendasar dari waktu ke waktu, bergantung pada stimulan apa yang merangsang atau menekan dia dalam jangka dekat. Bisa jadi, pada waktu seseorang menjadi pemilih pemula, identifikasi kepartaian seseorang lebih merujuk ke pilihan orangtuanya, tetapi berubah saat dewasa.

Model sosiologis mengkaji masyarakat berdasar hierarki status dengan masyarakat adalah sebuah sistem yang berjenjang. Perilaku politik seseorang sangat ditentu kan posisi dan kelas sosialnya. Misalnya posisi laki laki atau perempuan ; tua atau muda. Termasuk di dalamnya ialah ia tergabung dalam kelompok apa, misalnya agama, ideologi, posisi di masyarakat dan bidang pekerjaan, dan posisi dalam keluarga. Singkat kata, pendekatan sosiologis berasumsi bahwa kecenderungan aspirasi atau pilihan politik seseorang dipengaruhi kedudukannya di masyarakat. Sementara itu, Saiful Mujani pernah menguji enam faktor yang memengaruhi perilaku memilih, yaitu kepemimpinan, identifikasi partai, orientasi religius, ekonomi politik, sosiologis, dan demografis dalam Pemilu 1999 dan 2004 di Indonesia. Menurut kesimpulannya, faktor identifikasi partai dan kepemimpinan signifikan memengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu legislatif dan pilpres.

Hasil survei

Jumlah rakyat pemberi mandat menurut daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Februari lalu sebanyak 187.847.512 jiwa. Tentunya parpol berusaha keras untuk menggiring sebanyak-banyaknya jumlah pemilih tersebut untuk mencoblos partai atau kandidatnya. Namun, untuk meyakinkan publik dan mendapat mandatnya bukanlah perkara mudah, karena 187 juta pemilih itu memiliki perilaku yang beragam. Kalau dikaji lebih jauh, ada beberapa perilaku pemilih dalam menyikapi pemilu. Pertama, pemilih yang mengedepankan rasionalitas nilai. Max Weber mengemukakan rasionalitas nilai ialah pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang dipegang teguh. Dalam kaitannya dengan pemilu, rasionalitas nilai ialah bagaimana pemilih menjatuhkan pilihan pada calon yang diyakini memiliki kesamaan nilai dengan dirinya, baik itu agama, ras, etnis, dan lain-lain. Pemilih dengan rasionalitas nilai jumlahnya tidaklah sedikit di Indonesia. Di banyak pemilihan kepala daerah (pilkada), nilai-nilai primordial sering menguat dan dijadikan sebagai acuan pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor suku dan agama lebih dominan ketimbang kapasitas, kredibilitas, dan integritas dari sang kandidat.Memang, pemilih dengan rasionalitas nilai tidak hanya ada di Indonesia semata. Norris dan Mattes (2003) pernah melakukan penelitian terkait etnis dan pilihan dalam pemilu di 12 negara Afrika. Dalam penelitian itu, disimpulkan bahwa etnis memengaruhi perilaku pemilih di Afrika. Bahkan, di negara maju seperti Amerika Serikat pun masih terjadi. Handley (2001) pernah melakukan kajian serupa di negara bagian Arizona dalam pemilu kongres dan legislatif tahun 1996, 1998, dan 2000. Hasilnya, pemilih dari kalangan minoritas secara agama dan ras lebih memilih Partai Demokrat ketimbang Partai Republik. Kedua, pemilih dengan rasionalitas tujuan. Menurut Weber, rasionalitas tujuan adalah pola pikir yang bertumpu pada apa yang akan diperoleh.

Pemilih memutuskan pilihannya pada calon yang dirasa dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya, meski hanya berupa secuil kebahagiaan yang sifatnya sementara. Perilaku pemilih yang demikian menilai pemilu bukan lagi sarana untuk mencurahkan harapan kepada calon legislatif (caleg). Pemilih menganggap program dan janji yang ditawarkan caleg bukan hal yang menarik dan penting untuk diketahui. Acara dangdut saat kampanye, pembagian sembako, dan kegiatan “amal” para caleg yang lebih dinanti-nanti. Sehingga dalam memutuskan pilihannya, berlaku hukum: “siapa yang bayar, akan dipilih”.
Parahnya lagi, para caleg justru menyanggupi kemauan pemilih yang berorientasi pada kebutuhan sesaat ini. Memang, bagi caleg pemilih yang demikian sangat menguntungkan, karena efektif untuk memobilisasi perhatian masyarakat ketimbang bersusah payah menggagas program kampanye. Tetapi, pemilih yang demikian sangat pragmatis. Perilaku ini muncul bukan tanpa sebab. Ini merupakan refleksi kekecewaan yang telah dialami sekian lama. Keikutsertaan pada pemilu-pemilu yang lalu ternyata tidak berbuah apa-apa. Antara sebelum dan setelah berpartisipasi dalam pemilu, keadaannya tetap serupa. Yang menganggur tetap menganggur, yang tak bersekolah tetap tak bisa masuk sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga, pemilih yang kritis.

Pemilih kritis kecenderungannya ialah memiliki perhatian besar pada pada program kerja dan kebijakan parpol atau kandidat. Firmanzah (2008) memaparkan bahwa pemilih kritis akan menjadikan nilai-nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan parpol mana yang akan dipilih, kemudian mengkritisi kebijakan atau program kerja yang akan atau yang telah dilakukan oleh parpol atau kandidat peserta pemilu. Saat ini jumlah pemilih kritis di Indonesia semakin bertumbuh. Tanda-tandanya sudah terlihat, makin jarang pemenang pilkada berasal dari kelompok yang paling banyak uangnya. Masyarakat makin bisa memilah-milah, mana politikus yang hanya berambisi pada kekuasaan, mana juga yang memang memiliki kompetensi. Kapasitas dan kapabilitas dinilai seperinci mungkin sehingga tidak sembarangan lagi memilih. Keempat, pemilih skeptis. Pemilih skeptis tidak memiliki orientasi dengan ideologi, nilai, program kerja, dan kontestan tertentu. Mereka adalah kelompok masyarakat yang skeptis dan tidak yakin terhadap pemilu. Dalam pandangannya, parpol yang memenangkan pemilu tidak akan membawa dampak perubahan yang berarti. Terakhir adalah pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau sering disebut golongan putih (golput). Memang, di Indonesia memilih merupakan hak, bukan kewajiban. Karena itu, yang memilikinya bisa memilih untuk menggunakan atau mengambil jalan golput.

Angka golput di Indonesia terus meningkat, bila Pemilu 1999 golput mencapai 10,21%, Pemilu 2004 sebesar 23,34%, Pemilu 2009 sebanyak 29,01%, dan pada Pemilu 2014 diprediksi banyak pihak tidak akan jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Golput di era reformasi ini kontras dengan era Pak Harto dulu. Di era Pak Harto, golput adalah murni berdasarkan keyakinan ideologis dan analisis politik rasional. Sedangkan di era reformasi, golput disebabkan dua hal, yakni kealpaan sistem administrasi dan pemilih menganggap tidak ada pilihan yang waras. Pada akhirnya, memahami perilaku pemilih adalah hal yang penting bagi partai maupun kandidat yang bertarung di pemilu 2014 ini. Bukan hanya untuk melaksanakan marketing politik atau mendulang suara, melainkan juga untuk melihat dan memahami realita sosial, konstelasi harapan, dan kepentingan rakyat dalam konteks pemilu.

Lembaga Survei Nasional (LSN) secara spesifik telah mengamati perilaku pemilih menghadapi Pemilu 2014 sejak Juni 2012. Dalam setiap survei nasional yang dilakukan LSN selalu ditanyakan kepada responden faktor-faktor yang memengaruhi pilihan mereka terhadap parpol dan capres dalam Pemilu 2014. Dalam serangkaian survei tersebut ditemukan sejumlah variabel yang memengaruhi pilihan res ponden terhadap parpol dan capres, di antaranya pro gram kerja parpol/capres, faktor kepemimpinan, ideologi atau sistem nilai, dan faktorfaktor sosial ekonomi. Survei LSN 10-12 Desem ber 2013 menemukan fakta bahwa mayoritas publik (49,7%) mengaku akan memilih parpol dalam Pemilu 2014 lebih karena faktor program kerja yang ditawarkan. Kemudian 11,2% mengaku lebih tertarik menyoroti rekam jejak atau kinerja parpol di masa lalu. Survei LSN di sejumlah dapil sejak September 2013 yang di antaranya ditujukan untuk mengetahui alasan responden dalam memilih capres, 52,4% mengaku lebih mempertimbangkan program kerja dari para capres.

Temuan tersebut menunjukkan pemilih sebenarnya dapat dikategorikan ke dalam pemilih rasional. Keputusan mereka untuk menjatuhkan pilihan akan lebih banyak dipengaruhi sejauh mana parpol dan capres menawarkan program kerja yang memiliki similarity dan proximity dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi.Temuan lain ialah 14,5% publik mengaku lebih tertarik pada ideologi, asas atau sistem nilai yang diusung parpol. Sementara itu, sebanyak 18,5% mengaku lebih tertarik pada ﬁgur yang memimpin parpol. Itu berarti bahwa sekitar 33% calon pemilih Indonesia dalam Pemilu 2014 nanti masih tergolong pemilih tradisional. Faktor lainnya, seperti ekonomi, tampak tidak cukup signiﬁkan meskipun banyak sinyalemen mengatakan banyak pemilih kita hanya mau datang ke TPS untuk memilih jika ada imbalan nyata seperti uang atau sembako.

Jika mengacu ke hasil-hasil survei itu, dapat diperkirakan bahwa faktor program kerja yang ditawarkan parpol, caleg, dan capres akan dominan memengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilu 2014. Namun, realitasnya banyak parpol, caleg, dan capres yang memersepsikan secara keliru terminologi ‘program kerja’ tersebut. Banyak parpol, caleg, dan capres menghadapi Pemilu 2014 menampilkan program kerja yang terlalu abstrak dan umum serta tidak bersentuhan langsung dengan problem-problem nyata yang dihadapi masyarakat. Meskipun secara potensial pemilih Indonesia ialah pemilih rasional, dalam Pemilu 2014 sangat mungkin mayoritas dari mereka akan bergeser menjadi pemilih tradisional, bahkan mungkin pemilih transaksional dan skeptis. Pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam penentuan kursi parlemen akan memperkuat berkembangnya pola transaksional antara caleg parpol dan pemilih.

saat ini bukan lagi waktu yang tepat untuk berkutat mengenai popularitas dan elektabilitas partai/individu untuk mendapatkan kepercayaan publik. Karena yang dibutuhkan oleh publik dan bangsa saat ini ialah pemimpin yang berkualitas. Terjadi paradox of information, publik langsung percaya dengan informasi yang ada dan merasa paling tahu. Padahal volume informasi yang beredar tidak menentukkan kebenaran karena terkadang pemberitaan tidak selalu sama dengan realita. Sayangnya publik kurang menilik secara mendalam rekam jejak masing-masing calon pemimpin sehingga publik menjadi tidak rasional dalam memilih. Padahal untuk memperoleh pimpinan yang tepat harus dipilih dengan rasional, meski jika itu terjadi, ada kemungkinan publik enggan ikut pemilihan presiden. Perilaku yang terbentuk di publik ialah sebagai sosok yang semakin berdaulat dan berani mengutarakan pendapat. Publik kini tidak bisa lagi didikte dan dimobilisasi dengan mudah oleh partai. Mereka seakan menentukan sendiri siapa dan partai apa yang akan diberi mandat. Dahulu partai selalu mencoba mendikte masyarakat, kepercayaan publik ada pada partai tanpa mengetahui sosok dibalik partai. Akan tetapi, karena partai tidak bersifat partai publik dan sulit dimasukki oleh publik sehingga terjadi protes dari publik dan kemudian mereka mencari idolanya sendiri.

pasalnya publik menyukai hal-hal yang tidak rumit. Calon harus menampilkan sesuatu agar disukai oleh publik. Tidak perlu memiliki image pintar dan hebat, karena belum tentu orang yang memiliki kualitas hebat namun tidak dapat menyentuh wilayah-wilayah yang disenangi oleh publik. Maka seringkali terbentuk paradox of hope, harapan yang timbul karena merasa kecewa dengan tokoh-tokoh sebelumnya kemudian mencari tokoh idola baru. Akan tetapi kepercayaan itu seakan sirnah karena tingginya harapan yang diberikan namun pada akhirnya hasil yang diberikan tidak sebesar harapan awal.

BAB IV

KESIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarkan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Pemilu sangat menentukan nasib bangsa untuk masa selanjutnya, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu tersebut dan dikelola orang-orang yang bertanggung jawab serta memilki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi. Perilaku pemilih dalam pemilihan presiden dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam konteks Indonesia, sistem kepartaian yang masih lemah dan identifikasi pemilih terhadap partai yang rendah (party ID), membuat pilihan massa lebih dipengaruhi oleh karakteristik personal calon presiden (Liddle dan Mujani 2007). Rendahnya party ID mendorong gejala deparpolisasi atau party dealignment. Deparpolisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Perilaku yang terbentuk di publik ialah sebagai sosok yang semakin berdaulat dan berani mengutarakan pendapat. Publik kini tidak bisa lagi didikte dan dimobilisasi dengan mudah oleh partai. Mereka seakan menentukan sendiri siapa dan partai apa yang akan diberi mandat. Dahulu partai selalu mencoba mendikte masyarakat, kepercayaan publik ada pada partai tanpa mengetahui sosok dibalik partai. Akan tetapi, karena partai tidak bersifat partai publik dan sulit dimasukki oleh publik sehingga terjadi protes dari publik dan kemudian mereka mencari idolanya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

http://repository.fisip-untirta.ac.id/36/1/SKRIPSI_Tri_Setya_Puspasari.pdf

Umar S Bakry Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN),SekjenAsosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) MEDIA INDONESIA, 04 Februari 2014

perilaku-pemilih-dalam-pemilu-2014.html

http://budisansblog.blogspot.com/2014/02/perilaku-pemilih-dalam-pemilu-2014.html

Maran,Rafael raga.pengantar sosiologi politik,(suatu pemikiran dan penerapan).Jakarta:PT RINEKACIPTA,2007

Laporan-Rilis-Survei-13-Mei-2014-Split-ticket-Voting-Karakteristik-Personal-dan-Elektabilitas-Capres-.htm

http://pemilu.sindonews.com/read/850729/116/persinggungan-tipologi-pemilih-dengan-caleg-di-pemilu-2014

Denny Indrayana (2008) Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN http://lampost.co/berita/perilaku-pemilih-pada-pemilu